Sistem Hukum: Akuntansi Hukum Umum dengan Hukum
Kodifikasi.
1. Akuntansi
dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap
penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara
akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan
dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar.
Hukum melindungi investor luar dan secara hukum sangat di tegakkan. Hasilnya
adalah pasar modal yang kuat berkembang di negara hukum umum. Modal yang
diperoleh melalui penawaran publik saham kepada investor lebih besar daripada
kodifikasi hukum.
2. Akuntansi
dalam negara-negara hukum kodifikasi memiliki karakteristik berorientasi
legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang,
dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Kepemilikan kodifikasi
hukum di tangan para keluarga, perusahaan lain dan bank komersial yang besar.
Perusahaan memperoleh sebagian besar kebutuhan modalnya dari pemerintah atau
melalui pinjaman bank. Utang sebagai pendanaan relatif lebih penting di
negara-negara yang menganut kodifikasi hukum. Pasar modal yang lemah berkembang
di negara kodifikasi hukum.
Sistem Praktik:
Akuntansi Penyajian Wajar versus Kepatuhan Hukum
Ada
beberapa alasan mengapa banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional
menjadi semakin hilang, seperti:
1. Ratusan
perusahaan saat ini mencatat sahamnya pada bursa efek di luar Negara asal
mereka
2. Beberapa
Negara hukum kodifikasi, secara khusus Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab
pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sector swasta
yang professional dan independent,
3. Pentingnya
pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia.
Pembedaan antara penyajian wajar
dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak
permasalahan akuntansi, seperti:
1. Depresiasi,
di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama
masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk
tujuan pajak (kepatuhan hukum),
2. Sewa
guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti
itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang
biasa (kepatuhan hukum),
3. Pensiun
dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar)
atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja (kepatuhan
hukum).
Masalah lain
adalah penggunaan cadangan diskrit untuk meratakan laba dari satu periode ke
periode yang lain. Penyajian wajar dan substansi mengungguli bentuk merupakan
ciri utama akuntansi hukum umum. Akuntansi kepatuhan hukum drancang untuk
memenuhi ketentuan yang dikenankan pemerintah seperti perhitungan laba kena
pajak atau memenuhi rencana makroekonomi pemerintah nasional. Pengukuran yang
konservatif mamastikan bahwa jumlah yang hati-hati dibagikan. Akuntansi
kepatuhan hukum akan terus digunakan dalam laporan keuangan perusahaan secara
individu yang ada di Negara-negara hukum kode di mana laporan konsolidasi
menerapkan pelaporan dengan penyajian wajar. Dengan cara ini, laporan
konsolidasi dapat memberikan informasi kepada investor sedangkan laporan
perusahaan individual untuk memenuhi ketentuan hukum.
Referensi
Choi, Fredrick D.S dan Meek, Gary K. 2010.
International Accounting. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
